EJABERITA.CO | SAMPANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyatakan dukungan penuh terhadap tuntutan Forum Guru dan Tenaga Kependidikan (FGTKN) terkait peningkatan kesejahteraan serta peralihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu.
Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi FGTKN bersama DPRD Sampang yang digelar di Gedung DPRD setempat, Senin (9/2/2026). Dalam pertemuan itu, FGTKN membawa aspirasi utama terkait kepastian gaji dan kejelasan status kerja guru serta tenaga kependidikan PPPK Paruh Waktu.
FGTKN menilai mekanisme peralihan status PPPK Paruh Waktu yang masih bergantung pada kemampuan anggaran daerah menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi mengganggu kesejahteraan guru. Karena itu, forum guru tersebut mendorong agar Pemerintah Kabupaten Sampang mengajukan usulan resmi kepada Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian PAN-RB.
Selain itu, FGTKN juga mengusulkan adanya penambahan klausul dalam Diktum ke-28 Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 16 Tahun 2025, agar mekanisme peralihan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu sepenuhnya ditarik ke pemerintah pusat sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang sekaligus pengamat pendidikan, Moh. Salim, menegaskan bahwa DPRD mendukung penuh aspirasi yang disampaikan FGTKN.
“DPRD Sampang, khususnya Komisi I, mendukung penuh tuntutan para guru PPPK Paruh Waktu. Ini menyangkut kesejahteraan dan masa depan tenaga pendidik,” ujar Moh. Salim.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD memberi perhatian serius kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang agar segera menuntaskan persoalan kesejahteraan guru PPPK.
“Kami berharap sebelum bulan Ramadhan sudah ada kejelasan dan solusi konkret terkait persoalan ini,” tandasnya.(*)
Komentar