SAMPANG | Momen yang semestinya menjadi penanda sejarah bagi ribuan tenaga honorer di Kabupaten Sampang justru berubah menjadi kisah getir. Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang digelar di Alun-alun Trunojoyo, Selasa (23/12/2025), diwarnai kesalahan administrasi hingga kericuhan di lapangan.
Euforia para peserta yang datang bersama keluarga mendadak sirna begitu SK diterima. Sejumlah penerima menemukan kesalahan fatal pada data pribadi yang tercantum dalam dokumen resmi tersebut. Kekeliruan input data ini diduga berasal dari panitia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sampang.
Salah satu peserta berinisial W mengaku terkejut saat memeriksa isi SK miliknya. Ia mendapati riwayat pendidikan yang tercantum tidak sesuai dengan data sebenarnya.
“Di kolom tahun kelulusan SMA tertulis 2011, padahal itu bukan tahun kelulusan saya. Ini bukan kesalahan kecil, karena bisa berdampak pada administrasi ke depan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (24/12/2025).
Masalah tak berhenti pada administrasi. Buruknya pengelolaan acara turut memicu kekacauan. Jumlah peserta yang membludak, ditambah pengaturan massa yang dinilai kurang efektif, membuat suasana di lokasi sempat tak terkendali. Beberapa peserta bahkan dilaporkan pingsan akibat berdesak-desakan di bawah terik matahari.
Melihat kondisi yang kian memburuk, panitia akhirnya menghentikan proses pembagian SK di lokasi terbuka. Peserta kemudian diarahkan untuk mengambil SK melalui bagian tata usaha di masing-masing instansi secara bertahap.
Kepala BKPSDM Kabupaten Sampang, Arif Lukman Hidayat, membenarkan adanya kesalahan data pada sejumlah SK. Ia menyebut hal tersebut murni akibat kendala teknis dan berjanji akan segera melakukan perbaikan.
“Kami mohon maaf. Itu murni kesalahan teknis. SK yang bermasalah akan segera kami revisi agar data peserta kembali sesuai,” kata Arif saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp.
Terkait kericuhan di lapangan, Arif menepis anggapan bahwa pihaknya tidak siap. Menurutnya, persoalan utama terletak pada jumlah peserta yang sangat besar sehingga sulit dikendalikan.
“Bukan karena kurang persiapan, tapi karena peserta sangat banyak. Demi keamanan bersama, penyerahan SK kami hentikan dan dialihkan melalui dinas masing-masing,” pungkasnya.
Insiden ini menyisakan catatan penting bagi pemerintah daerah: pengangkatan PPPK yang menyangkut nasib ribuan orang tak cukup hanya dirayakan seremonial, tetapi menuntut ketelitian administrasi dan manajemen lapangan yang matang.
Komentar