SAMPANG | pemangkasan Dana Desa (DD) secara signifikan pada tahun anggaran 2026 menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Sampang. Ketua Komisi I DPRD Sampang, Muhammad Salim, meminta pemerintah desa segera beradaptasi dengan kebijakan pemerintah pusat, salah satunya dengan mengoptimalkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut Salim, informasi yang berkembang menyebutkan rata-rata Dana Desa pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp300 hingga Rp350 juta per desa. Pemangkasan tersebut dilakukan tidak hanya demi efisiensi anggaran, tetapi juga untuk membiayai program strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Jika pemangkasan Dana Desa itu benar-benar terjadi, maka pemerintah desa mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan kebijakan dari pusat agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap tidak terganggu,” ujar Muhammad Salim, Selasa, (20/01/2026).
Ia menegaskan, desa tidak bisa lagi sepenuhnya bergantung pada Dana Desa. Karena itu, penguatan ekonomi desa melalui unit-unit usaha produktif menjadi langkah yang tidak terelakkan. Salah satunya dengan merealisasikan KDKMP secara serius dan terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Kami di Komisi I mendorong kemandirian desa melalui unit-unit usaha yang dikelola oleh BUMDes. KDKMP ini sejalan dengan arah kebijakan tersebut karena bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa,” jelasnya.
Salim menilai, KDKMP memiliki peran strategis dalam menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang berkelanjutan. Dengan PADes yang kuat, desa diharapkan mampu membiayai pembangunan desa secara mandiri sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan unit usaha desa yang berjalan baik, desa akan lebih mandiri, tidak selalu bergantung pada transfer pusat, dan tetap mampu menjalankan pembangunan serta pelayanan publik,” tambahnya.
DPRD Sampang, lanjut Salim, mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat terkait KDKMP dan berharap pemerintah desa tidak memandang pemangkasan Dana Desa sebagai ancaman, melainkan sebagai momentum untuk melakukan transformasi ekonomi desa.
“Ini saatnya desa berubah. KDKMP harus dijadikan program prioritas agar desa benar-benar kuat secara ekonomi,” pungkasnya. (*).
Komentar