SAMPANG | EJABERITA.CO – Kerusakan infrastruktur masih menjadi persoalan utama yang dikeluhkan masyarakat Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang. Mulai dari jalan rusak, irigasi yang belum optimal, krisis air bersih saat musim kemarau, hingga pembangunan fasilitas pendidikan dan pondok pesantren menjadi aspirasi yang mencuat dalam Reses Masa Persidangan (MP) III Tahun Sidang 2025–2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Partai NasDem, H. Mohammad Nasih Aschal, M.Pd.
Kegiatan reses yang berlangsung di Desa Murbatoh, Kecamatan Banyuates, Jumat (25/7/2026), dihadiri tokoh masyarakat, kepala desa, petani, guru ngaji, pelaku UMKM, hingga pengasuh pondok pesantren. Forum tersebut dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi.
Aspirasi yang paling banyak disampaikan berkaitan dengan kondisi jalan. Warga mengeluhkan ruas jalan provinsi Banyuates–Tambelangan yang mengalami kerusakan cukup parah dan dinilai membahayakan pengguna jalan. Bahkan, sebagian ruas jalan terpaksa diperbaiki secara swadaya oleh masyarakat agar tetap dapat dilalui kendaraan.
Selain itu, masyarakat juga meminta perhatian terhadap ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Desa Bumianyar, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan dengan Desa Terosan, Kecamatan Banyuates hingga Kecamatan Blega. Jalan tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lintas daerah, namun kondisinya telah lama rusak.
Warga Desa Murbatoh juga mengusulkan pengaspalan jalan desa serta perbaikan ruas jalan provinsi dari Jalan Raya Batioh menuju Waduk Nipah di Desa Montor yang menjadi akses vital bagi masyarakat dan petani.
Di sektor pertanian, masyarakat menyoroti belum optimalnya pembangunan jaringan irigasi yang memanfaatkan Waduk Nipah. Mereka meminta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program irigasi serta bantuan sarana irigasi agar manfaat waduk dapat dirasakan secara maksimal oleh petani di Desa Montor dan Nagasareh.
Selain itu, para petani juga berharap adanya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) guna meningkatkan produktivitas pertanian dan menekan biaya produksi.
Persoalan air bersih juga menjadi keluhan utama warga Desa Banyuates. Setiap musim kemarau, masyarakat mengaku mengalami kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian, hingga peternakan. Karena itu, mereka mengusulkan pembangunan sumur bor sebagai solusi jangka panjang.
Di bidang pendidikan dan keagamaan, Pondok Pesantren Al Jauhariyah mengusulkan pembangunan gorong-gorong untuk mengatasi banjir yang kerap mengganggu aktivitas belajar mengajar. Pesantren tersebut juga berharap adanya bantuan pembangunan sarana olahraga bagi para santri.
Sementara itu, Pondok Pesantren Putri Al-Aisyiyah dan Pondok Pesantren Al Jauhari mengajukan bantuan renovasi bangunan yang hingga kini belum selesai. STAI Al Muntahi di Desa Kembang Jeruk turut mengusulkan pembangunan gedung baru guna menunjang kegiatan akademik.
Pada sektor ekonomi, pelaku UMKM batik di Kecamatan Banyuates dan Ketapang berharap pemerintah memberikan dukungan berupa bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta perluasan akses pemasaran. Warga juga mengusulkan adanya program insentif kesejahteraan bagi guru ngaji sebagai bentuk penghargaan atas peran mereka dalam pendidikan keagamaan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, H. Mohammad Nasih Aschal menegaskan seluruh usulan masyarakat akan menjadi prioritas perjuangannya di DPRD Provinsi Jawa Timur.
“Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Semua aspirasi akan kami inventarisasi. Yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan kami kawal di DPRD, sedangkan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten akan kami koordinasikan agar mendapat tindak lanjut,” ujar Nasih Aschal.
Politisi Partai NasDem itu berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang, serta masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi warga, sehingga pembangunan di Kecamatan Banyuates berjalan lebih merata dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, reses bukan sekadar agenda formal anggota legislatif, tetapi menjadi ruang dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat untuk memastikan program pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.
“Kami ingin setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat tidak berhenti sebagai catatan, tetapi benar-benar diperjuangkan hingga terealisasi sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya.(*)
Editor : Arfa
Komentar