BANGKALAN | R.H. Imron Amin, SH, MH, anggota Komisi I DPR RI sekaligus Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bangkalan, melaksanakan kegiatan reses di Hotel Rose Bangkalan pada Minggu, 21 Desember 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pelaku usaha, akademisi, hingga pemuda dan organisasi kemasyarakatan, sebagai bagian dari upaya memperluas ruang dialog antara legislatif dan masyarakat.
Reses tersebut menjadi forum penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait kebijakan publik, pembangunan daerah, serta isu strategis yang menjadi perhatian warga Kabupaten Bangkalan. Dalam kesempatan ini, Imron Amin menekankan pentingnya komunikasi yang konstruktif antara wakil rakyat dan konstituen, sebagai salah satu mekanisme demokrasi partisipatif yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat legislatif.
“Reses ini merupakan sarana strategis untuk memperkuat keterhubungan antara masyarakat dengan wakilnya di DPR. Setiap aspirasi yang kami terima hari ini akan menjadi masukan berharga bagi pembentukan kebijakan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujar Imron Amin. Minggu, (21/12/2025).
Acara berlangsung dengan dialog interaktif, di mana peserta reses diberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, ide, dan harapan mereka terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, kegiatan ini juga difokuskan pada upaya penguatan kapasitas kelembagaan partai, melalui diskusi mengenai peran partai dalam mendorong program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kegiatan reses ini menegaskan komitmen Imron Amin dan Partai Gerindra dalam menjembatani aspirasi publik dengan agenda legislatif. Dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana penyaluran aspirasi, tetapi juga sebagai platform edukasi politik yang memperkuat pemahaman masyarakat tentang proses pembuatan kebijakan dan peran DPR dalam pembangunan daerah.
Komentar