EJABERITA.CO | PONTIANAK – Dewan Pimpinan Pusat Yayasan Kerukunan Orang Madura (DPP Yakorma) menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi dalam mendorong kemajuan ekonomi dan menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) III Yakorma Kalimantan Barat yang digelar di Pontianak, Sabtu (6/6/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua Umum DPP Yakorma, Ahmad Hadariy, meminta jajaran pengurus yang baru untuk bekerja secara profesional, disiplin, dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi (PO).
Menurutnya, Yakorma tidak hanya hadir sebagai wadah silaturahmi masyarakat Madura, tetapi juga harus mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mewujudkan hal tersebut, DPP Yakorma telah menyiapkan empat program strategis yang akan dijalankan secara nasional dengan perhatian khusus terhadap berbagai persoalan yang berkembang di Kalimantan Barat.
Program pertama adalah penanganan sampah. Ahmad Hadariy menilai persoalan sampah telah menjadi tantangan serius yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Ia mencontohkan produksi sampah di Kota Pontianak yang mencapai ratusan ton setiap hari sehingga perlu penanganan yang lebih terintegrasi.
Program kedua adalah penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pengembangan platform digital bernama Madura Hub. Platform tersebut dirancang menjadi ruang pemasaran digital bagi pelaku usaha, khususnya warga Madura, agar dapat memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan daya saing produk.
“Konsepnya hampir seperti marketplace yang sudah ada. Kami ingin memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk berkembang dan saling terhubung,” ujar Ahmad Hadariy.
Program ketiga berfokus pada ketahanan pangan. Yakorma akan mengembangkan berbagai sektor produktif seperti tambak udang, industri air minum, hingga sektor peternakan yang dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Sementara program keempat adalah membantu proses legalisasi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Menurut Ahmad Hadariy, masih banyak masyarakat yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat namun terkendala aspek legalitas sehingga kesulitan menjual hasil tambangnya secara resmi.
“Kami akan berupaya membantu masyarakat yang kesulitan mengurus izin WPR. Ini bukan hanya untuk orang Madura, tetapi untuk semua masyarakat yang membutuhkan pendampingan agar aktivitas pertambangan dapat berjalan sesuai aturan pemerintah,” tegasnya.
Selain fokus pada sektor ekonomi, Yakorma juga menaruh perhatian terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini terdapat lima dapur MBG yang telah beroperasi dan dua dapur lainnya sedang dalam tahap persiapan.
Menyikapi berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program MBG di sejumlah daerah, Yakorma berkomitmen melakukan pembenahan dan pengawasan ketat terhadap seluruh dapur yang berada di bawah naungannya.
“Kami tidak ingin ada pengelolaan yang asal-asalan. Semua mitra akan kami kumpulkan untuk menandatangani pakta integritas dan wajib mematuhi standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional,” kata Ahmad Hadariy.
Sementara itu, Ketua Pembina DPP Yakorma, Achmad Fauzy, mengingatkan bahwa seluruh program ekonomi yang dijalankan harus tetap berpijak pada semangat menjaga kerukunan antar-suku dan budaya.
Menurutnya, nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap adat istiadat setempat harus terus dijaga oleh seluruh anggota Yakorma di mana pun berada.
“Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Filosofi ini harus menjadi pegangan seluruh warga Yakorma agar dapat hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang,” ujarnya.
Melalui Muswil III ini, Yakorma berharap mampu memperkuat peran organisasi sebagai wadah pemersatu sekaligus motor penggerak pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kerukunan dan kebersamaan.(*)
Editor : Arfa
Komentar