BANGKALAN | Penambahan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bangkalan tidak serta-merta berbanding lurus dengan pengawasan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai, kontrol mutu masih menjadi pekerjaan rumah serius.
Hingga akhir Januari 2026, tercatat 80 unit SPPG telah memiliki kepala dapur. Dari jumlah itu, 60 unit beroperasi di 18 kecamatan. Namun, hanya 28 unit yang sudah mengantongi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Humas Pengurus Besar IDI, dr. Farhat Suryanigrat, mengatakan, perlu pengawasan berkelanjutan untuk menjamin keamanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat. Menurut dia, ekspansi SPPG yang cepat berisiko menimbulkan ketimpangan kualitas menu MBG.
“Program ini menyasar kelompok rentan. Standar kebersihan dan kecukupan gizi tidak boleh dikompromikan,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
IDI melalui IBH Bangkalan mengusulkan agar tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit ikut menjadi penerima manfaat MBG. Skema ini dinilai dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol langsung terhadap kualitas makanan yang disajikan SPPG.
Menurut Farhat, keterlibatan nakes memungkinkan evaluasi praktis atas menu MBG yang dikonsumsi setiap hari. Meski sejumlah SPPG dinilai telah memenuhi standar, ia mengakui masih ditemukan titik-titik yang perlu dibenahi.
“Tanpa pengawasan yang konsisten, kualitas MBG sulit dijaga merata,” kata dia.(*)
Komentar