EJABERITA.CO | BANGKALAN — Gelaran pasar murah Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali digelar Jumat, 27 Februari 2026, di sepanjang Jalan Letnan Abdullah, depan Pendopo Agung. Namun kali ini, perhatian publik bukan semata pada harga bahan pokok yang dijual, melainkan pada instruksi resmi yang menyertainya.
Instruksi itu datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, asisten, hingga direksi BUMD dan RSUD diminta hadir. Tidak hanya itu, mereka juga diminta mengerahkan jajaran serta mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut.
Langkah mobilisasi aparatur ini muncul setelah pelaksanaan pasar murah sebelumnya menuai kritik. Sepekan lalu, kegiatan serupa dinilai sepi pengunjung dan minim komoditas strategis. Cabai—yang saat itu harganya melonjak tajam—tidak tersedia di lokasi. Publik pun mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengintervensi harga kebutuhan pokok.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan, Zainal Alim, membenarkan bahwa imbauan tersebut diterbitkan melalui instansinya atas arahan Sekda Bangkalan.
“Imbauan itu dibuat dari admin center, dengan arahan dari Sekda Bangkalan,” kata Zainal, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurut dia, imbauan itu bertujuan memastikan informasi sampai kepada masyarakat dan mendorong partisipasi publik. “Utamanya kepada masyarakat agar ikut hadir dalam pelaksanaan pangan murah,” ujarnya. Ia juga menegaskan agar manfaat kegiatan benar-benar dirasakan warga.
Namun instruksi yang meminta kehadiran jajaran OPD beserta keluarga memunculkan tanda tanya. Apakah partisipasi publik lahir dari kebutuhan riil masyarakat, atau justru digerakkan melalui struktur birokrasi?
Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Marla, mengingatkan agar pelaksanaan kali ini tidak mengulang kegagalan sebelumnya. Ia menekankan pentingnya kelengkapan komoditas dan kesiapan teknis.
“Jangan sampai kesalahan yang sama dengan pasar sebelumnya yang gagal,” ujarnya.
Pasar murah sejatinya menjadi instrumen intervensi pemerintah di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Keberhasilannya tak cukup diukur dari padatnya daftar hadir pejabat atau ramainya lokasi acara. Ukurannya sederhana: apakah kebutuhan pokok tersedia lengkap dan harganya benar-benar meringankan beban warga.
Kini, pasar murah jilid kedua itu berada di bawah sorotan. Jika kembali sepi atau minim komoditas, kritik publik bisa semakin keras. Sebaliknya, bila benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga, pemerintah daerah punya kesempatan memulihkan kepercayaan yang sempat tergerus.(*)
Komentar