NASIONAL | Program ambisius pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden kembali menghadapi tantangan di tingkat implementasi.
Di lapangan, sejumlah persoalan teknis dan nonteknis masih kerap menghambat masyarakat kecil untuk memiliki rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Pengalaman tersebut dialami Firda, warga Desa Kolor, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur. Pengajuan KPR yang ia ajukan sempat dinyatakan lolos di berbagai tahapan awal, namun justru berujung penolakan ketika masuk ke level manajemen bank.
Firda mengajukan pembiayaan perumahan melalui Bank BNI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Prenduan.
Menurut keterangan pengembang, proses awal berjalan mulus. Tim pemasaran, analis kredit, hingga penyelia bank disebut telah memberikan lampu hijau atas pengajuan tersebut.
Bahkan, komunikasi aktif datang dari pihak perbankan yang meminta pengembang mempercepat progres pembangunan rumah agar akad kredit dapat segera dilaksanakan.
“Sejak awal kami mendapat sinyal positif. Dari sales sampai analis dan penyelia menyatakan tidak ada masalah. Kami juga diminta mengebut pembangunan supaya akad bisa segera digelar,” kata Nanda Wirya Laksana, pemilik Perumahan Bukit Damai, Jumat (9/1).
Namun situasi berubah drastis ketika rumah hampir selesai dibangun. Pengajuan KPR Firda mendadak ditolak oleh manajemen Bank BNI Cabang Pamekasan.
Penolakan tersebut, menurut pengembang, tidak disertai penjelasan teknis yang rinci, baik kepada pihak developer maupun kepada pemohon kredit.
Padahal, keluarga Firda sudah terlanjur menaruh harapan besar. Firda bersama kedua orang tuanya rutin mendatangi lokasi perumahan untuk memantau perkembangan pembangunan rumah di Perumahan Bukit Damai, proyek yang dikembangkan PT Linggarjati Trijaya Indah.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Semua prosedur yang diminta bank sudah kami penuhi. Tapi di tahap akhir justru muncul keputusan yang memupus harapan konsumen,” ujar Wirya.
Penolakan tersebut berdampak langsung pada kondisi psikologis keluarga. Kekecewaan mendalam dirasakan Firda dan orang tuanya setelah sebelumnya merasa yakin akan segera memiliki rumah sendiri.
Untuk menghibur putrinya sekaligus memastikan kebutuhan hunian keluarga terpenuhi, Najib, ayah Firda, akhirnya mengambil keputusan berat dengan membeli dua unit rumah secara tunai.
Menurut Wirya, kasus yang menimpa konsumennya mencerminkan problem lama yang terus berulang dalam sektor pembiayaan perumahan.
Ia menilai ketidakkonsistenan pengambilan keputusan di internal perbankan dapat menjadi batu sandungan serius bagi pencapaian target nasional.
“Kalau pola seperti ini terus terjadi, wajar bila kami sebagai pengembang merasa pesimistis target 3 juta rumah bisa tercapai. Di level bawah sudah dinyatakan layak, tapi gugur di meja manajemen. Yang paling dirugikan tentu masyarakat berpenghasilan rendah,” ujarnya menegaskan.
Ia berharap bank-bank penyalur KPR dapat bersikap lebih profesional, terbuka, dan konsisten agar kepercayaan publik terhadap program perumahan pemerintah tidak terus tergerus.
Sampai berita ini dipublikasikan, Bank BNI Cabang Pamekasan belum memberikan pernyataan resmi terkait penolakan pengajuan KPR tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak terkait masih terus dilakukan. (*)
Komentar