EJABERITA.CO | PAMEKASAN – Sebanyak 2.326 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, resmi dicoret dari daftar penerima bantuan sosial pada tahun anggaran 2026. Pencoretan ini dilakukan karena ribuan keluarga tersebut dinilai telah mandiri secara ekonomi.
Ketua Tim Kabupaten PKH Pamekasan, Lukman Hakim, menjelaskan pencoretan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi selama Januari hingga Desember 2025. Hasilnya, ribuan KPM tidak lagi memenuhi kriteria sebagai penerima bansos.
“Alasan utama pencoretan karena mereka sudah masuk kategori mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pemerintah,” kata Lukman, Selasa.
Ia mengungkapkan, ada dua faktor utama yang menyebabkan 2.326 KPM tersebut dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
Pertama, melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) yang mendorong keluarga penerima untuk naik kelas atau graduasi.
Kedua, atas kesadaran pribadi penerima bantuan yang mengajukan permohonan untuk tidak lagi menerima bansos.
“Sebanyak 480 KPM mengundurkan diri secara sukarela karena merasa sudah mampu. Sementara 1.846 KPM lainnya masuk kategori potensial graduasi berdasarkan verifikasi dan pendampingan petugas PKH,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pamekasan, Herman Hidayat Santoso, menyebut pencoretan ribuan KPM tersebut justru melampaui target yang ditetapkan pemerintah daerah.
“Target awal hanya 1.850 KPM, namun realisasinya mencapai 2.326 KPM. Ini menunjukkan program pemberdayaan berjalan cukup efektif,” ujarnya.
Meski telah dicoret dari daftar penerima bansos, pemerintah tetap memberikan dukungan lanjutan agar keluarga yang graduasi tidak kembali jatuh ke kondisi rentan. Salah satunya melalui bantuan modal usaha sebesar Rp7,5 juta per KPM, yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Program graduasi PKH ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi keluarga sekaligus memastikan bantuan sosial tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.(*)
Komentar