EJABERITA.CO | BANGKALAN – Program pasar murah yang digelar Pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali menuai sorotan tajam. Anggota Komisi II DPRD Bangkalan, Samsol Arif Marla, menilai kegiatan tersebut gagal total dan hanya menjadi formalitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat kecil.
Menurut Samsol, pasar murah seharusnya menjadi instrumen pemerintah untuk menekan lonjakan harga kebutuhan pokok yang belakangan terus merangkak naik. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan hal sebaliknya.
“Menurut saya, Pemkab tidak pernah serius mengurus program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Pasar murah ini buktinya,” tegasnya saat dikonfirmasi, Sabtu (21/2/2026).
Kader Partai Gelora itu menyebut sejumlah bahan pokok yang paling dibutuhkan warga justru tidak tersedia dalam kegiatan tersebut. Kondisi itu membuat pasar murah kehilangan daya tarik dan sepi peminat.
“Pasar murah itu harusnya bisa menekan harga kebutuhan pokok masyarakat. Tapi bahan pokok yang paling dibutuhkan malah tidak ada. Ini kan aneh sekali,” ujarnya.
Ia menilai, kondisi ini bukan kejadian pertama. Samsol bahkan menyebut pola kerja pemerintah daerah selama ini cenderung normatif dan minim evaluasi.
“Ya seperti yang kita tahu, model kerja mereka selalu normatif,” tambahnya.
Kekecewaan juga dirasakan warga yang berharap bisa mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Alih-alih membantu meringankan beban ekonomi, kegiatan tersebut dinilai tidak menjawab kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian Setda Bangkalan, Qori Yuni Astuti, mengakui pelaksanaan pasar murah yang merupakan inisiatif bupati tersebut belum berjalan maksimal. Ia menyebut banyak distributor yang telah diundang tidak hadir.
“Kami sudah bersurat ke distributor agar menjual di bawah harga pasaran, tapi banyak yang tidak datang. Kami tidak bisa memaksa dan ini akan kami evaluasi,” pungkasnya.
Kritik keras dari legislatif ini menjadi sinyal agar pemerintah daerah segera melakukan pembenahan menyeluruh, terutama dalam program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.(*)
Komentar