EJABERITA.CO | Bangkalan – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bangkalan tahun 2025 menuai kritik tajam dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Bangkalan. Dokumen tersebut dinilai sarat kejanggalan data dan belum mencerminkan kinerja yang berdampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Fraksi Demokrat, Fadhur Rosi, menyoroti lonjakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang disebut mencapai lebih dari 75 persen. Ia mempertanyakan dasar perhitungan angka tersebut serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi riil warga.
“Kenaikan lebih dari 75 persen ini harus dijelaskan secara terbuka. Apa faktor pendorongnya dan kenapa tidak terasa di masyarakat?” ujar Rosi, Senin (6/4/2026).
Tak hanya itu, Fraksi Demokrat juga menemukan ketidaksinkronan pada data kependudukan. Mereka menilai kenaikan jumlah penduduk tidak diikuti dengan perubahan signifikan pada usia kerja yang justru stagnan.
“Kalau data dasar saja tidak akurat, bagaimana pemerintah bisa menyusun kebijakan yang tepat sasaran?” tegasnya.
Di sektor pendidikan, Demokrat menilai kebijakan pemerintah daerah belum mampu menjaga kualitas dan pemerataan. Hal itu terlihat dari banyaknya lulusan sekolah dasar yang melanjutkan pendidikan ke luar daerah, serta masih adanya kesenjangan kompetensi guru antara wilayah desa dan perkotaan.
“Ini bukan sekadar angka, tapi kegagalan menjaga daya saing pendidikan di daerah sendiri,” imbuhnya.
Selain itu, pengelolaan potensi unggulan daerah juga menjadi sorotan. Sejumlah destinasi wisata dilaporkan sepi pengunjung, yang dinilai mencerminkan lemahnya strategi pemerintah dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau potensi daerah dibiarkan mati, lalu dari mana daerah mau meningkatkan pendapatan?” tandas Rosi.
Kritik tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bangkalan saat pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Bupati, Kamis (2/4/2026). Sementara itu, jawaban dari pihak bupati dijadwalkan akan disampaikan dalam agenda lanjutan pada hari ini.(*)
Penulis : Maulana
Editor : Arfa
