EJABERITA.CO | BANGKALAN – Presiden Prabowo Subianto menghadiri langsung penutupan Musyawarah Nasional (Munas) dan Musyawarah Besar (Mubes) Nahdlatul Ulama (NU) di Institut Agama Islam Syaikhona Kholil Bangkalan, Selasa (23/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, selain membahas internal NU, Prabowo juga menyoroti kondisi negara saat ini.
Prabowo menyebutkan bahwa kondisi negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Namun menurutnya, NU hingga saat ini konsisten menjadi faktor penjaga stabilitas bangsa dan negara.
“Saya yakin bahwa NU akan selalu punya peranan positif untuk bangsa dan negara,” jelas Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti kondisi ekonomi selama tujuh tahun terakhir. Menurut data yang dikantonginya, pertumbuhan ekonomi memang tercatat naik 5 persen setiap tahun, namun hal tersebut dirasa tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
”Harusnya ada pertumbuhan 35 persen selama 7 tahun, harusnya tambah kaya 35 persen. Tapi kenyataannya, angka kemiskinan justru meningkat. Itu karena yang menikmati pertumbuhan hanya segelintir orang, dan ini tidak sesuai dengan semangat proklamasi kita,” paparnya.
Ia menilai Indonesia sedang menghadapi dilema akibat keadaan perekonomian yang tidak stabil. Di tengah kondisi tersebut, banyak kekayaan negara yang hilang serta hak-hak masyarakat yang dirampas demi memperkaya segelintir pihak.
“Sudah saatnya kita bicara apa adanya. Setelah sekian puluh tahun merdeka, saya melihat fakta dan merasa bahwa banyak sekali penyimpangan yang selama ini kita biarkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, sejak dilantik 18 bulan lalu, Prabowo mengaku terkejut saat mengetahui fakta banyaknya kekayaan negara yang menguap ke luar negeri.
”Sejak saya dilantik 20 Oktober 2024 lalu, saya merasa banyak sekali penyimpangan yang dibiarkan. Hal itu membuat bangsa Indonesia kehilangan terlalu banyak kekayaan negara yang diambil dari hak rakyat untuk memperkaya segelintir orang,” katanya.
Di hadapan para kiai, Prabowo memaparkan sejumlah tindakan tegas yang telah dilakukan pemerintahannya. Salah satunya adalah keberhasilan negara merebut dan menguasai kembali 5 juta hektare lahan kebun kelapa sawit yang melanggar hukum, serta menertibkan ratusan tambang ilegal.
“Kami sudah menutup ratusan tambang yang beroperasi tanpa izin. Bahkan ada tambang yang sudah berjalan selama 8 tahun tanpa izin,” jelasnya.
Menurut Prabowo, semua kelalaian sistemik ini bisa dihentikan jika jajaran pemerintah betul-betul bersih dari praktik korupsi. Meski demikian, ia mengakui bahwa upaya pembenahan tersebut tidaklah mudah.
<“Hanya bangsa yang bodoh yang meneruskan sistem di mana kekayaan bangsanya tidak tinggal di dalam negaranya sendiri,” tandasnya. (*)
Komentar