EJABERITA.CO | PAMEKASAN – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aktivis Jagad Bersatu (AJG) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wakil Bupati Pamekasan, Rabu (17/6/2026). Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pamekasan yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan delapan poin tuntutan yang berkaitan dengan keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mulai dari dugaan pelanggaran administrasi, standar operasional, hingga transparansi pengelolaan program.
Koordinator aksi, Syamsul Gerrad, mengatakan Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya peserta didik. Namun, menurutnya, pelaksanaan program di Kabupaten Pamekasan justru diwarnai berbagai dugaan penyimpangan.
“Program ini sangat baik, tetapi yang menjadi evaluasi bersama adalah masih adanya dugaan ketidaksesuaian menu, pelanggaran SOP, hingga praktik jual-beli titik dapur MBG,” katanya saat berorasi.
AJG juga menilai pengawasan terhadap pelaksanaan MBG di Pamekasan belum berjalan maksimal. Bahkan, mereka menduga masih terdapat dapur MBG yang tetap beroperasi meski diduga tidak memenuhi ketentuan.
“Kami mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja Satgas MBG Kabupaten Pamekasan atas dugaan pembiaran, tebang pilih dalam pengawasan, serta dugaan penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan dapur bermasalah tetap beroperasi,” tegas Syamsul.
Ia juga mengecam dugaan penyajian makanan yang tidak layak konsumsi, pengurangan anggaran yang berdampak pada kualitas menu, hingga praktik-praktik yang dinilai merugikan penerima manfaat program.
“Program MBG bukan ladang bisnis, bukan ruang kompromi terhadap pelanggaran, dan bukan tempat mencari keuntungan pribadi. Setiap rupiah anggaran MBG adalah hak masyarakat yang harus dikelola secara transparan, profesional, dan berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya.
Selain menyampaikan kritik, massa aksi juga membawa delapan tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Di antaranya meminta penjelasan terkait penanganan Dapur MBG Pangorayan yang menjadi perhatian publik, verifikasi ulang seluruh dapur MBG yang diduga belum memenuhi persyaratan administrasi, serta keterbukaan mengenai kesesuaian bangunan dapur dengan standar yang telah ditetapkan.
AJG juga mendesak pemerintah membuka informasi terkait proses verifikasi dan penerbitan izin operasional dapur MBG, mengusut dugaan praktik jual-beli titik dapur melalui yayasan atau pihak tertentu, serta meminta aparat penegak hukum dan Badan Kehormatan DPRD memeriksa pihak-pihak yang diduga memiliki keterlibatan dalam kepemilikan dapur MBG.
Selain itu, mereka meminta Satgas dan Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pamekasan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh SPPG guna menjamin kualitas makanan yang diterima para penerima manfaat. Massa juga menyatakan dukungannya kepada Kejaksaan untuk mengusut tuntas dugaan praktik jual-beli titik dapur MBG.
Syamsul menegaskan, pihaknya akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ke tingkat Provinsi Jawa Timur apabila tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti.
“Gerakan kami berikutnya akan kami bawa ke tingkat Jawa Timur hingga dapur-dapur MBG yang bermasalah benar-benar dievaluasi oleh Badan Gizi Nasional,” tandasnya.
Dalam aksi tersebut, massa tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua Satgas MBG Kabupaten Pamekasan yang juga Wakil Bupati Pamekasan. Aspirasi mereka akhirnya diterima oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang mewakili pemerintah daerah. (*)
Penulis : Imamudin
Editor : din
Komentar