JAKARTA | Ejaberita.co — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengawasi langsung aktivitas di pelabuhan-pelabuhan besar di Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari percepatan reformasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai masih memiliki banyak celah penyimpangan.
“Saya akan sering-sering datang ke pelabuhan untuk memastikan mereka (Bea Cukai) nggak main-main lagi,” ujar Purbaya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis kemarin.
Pengawasan Diperketat, Teknologi Jadi Senjata Utama
Salah satu strategi reformasi adalah penerapan sistem baru berbasis teknologi. Untuk sektor hasil tembakau, pemerintah akan memasang mesin penghitung dan pencacah rokok di pabrik sebagai upaya menutup peluang manipulasi data dan memastikan pembayaran cukai berjalan tepat.
Kebijakan itu mulai diuji pada awal tahun depan dan ditargetkan beroperasi penuh pada Mei–Juni 2026.
“Jadi nanti ada sistem baru untuk memonitor di lapangan, cukainya palsu apa enggak. Jadi akan serius itu,” tegasnya.
Selain itu, DJBC akan mulai mengimplementasikan kecerdasan buatan (AI) di setiap pelabuhan untuk meningkatkan akurasi dan transparansi pengawasan, terutama terhadap praktik under invoicing.
“Nanti Bea Cukai akan menerapkan sistem AI, IT dengan AI di setiap pelabuhan-pelabuhan yang ada di sini,” kata Purbaya.
Ultimatum Satu Tahun: Berbenah atau Dibekukan
Purbaya mengakui citra Bea Cukai masih buruk, bahkan di tingkat pimpinan negara. Karena itu, ia meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perombakan menyeluruh sebelum evaluasi dilakukan.
Ia menyebut ancamannya tidak main-main. Jika perbaikan tidak berjalan, tugas Bea Cukai bisa dialihkan ke pihak swasta seperti pada 1985 ketika Presiden Soeharto menunjuk perusahaan asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS).
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” ujar Purbaya.
Menurut dia, pegawai Bea Cukai sudah memahami risiko tersebut. Sebanyak 16.000 pegawai bisa dirumahkan jika reformasi gagal.
“Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” katanya.
Bayangan SGS di Era Modern
Sebelumnya, DJBC pernah dibekukan pada 1985 karena maraknya praktik pungli dan penyelundupan. Tugas pengawasan saat itu diserahkan kepada SGS, sebelum kewenangan dikembalikan kepada pemerintah beberapa tahun kemudian.
Kini, ancaman serupa kembali menggantung jika reformasi tidak menunjukkan hasil nyata.
