BANDUNG | Kota Bandung menghadapi ancaman krisis sampah setelah kuota pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti dikurangi. Mulai pertengahan Januari 2026, sekitar 200 ton sampah per hari berpotensi menumpuk, menyusul keterbatasan kapasitas dan gangguan teknis di TPA.
Selama ini, Kota Bandung mendapat relaksasi kuota 1.200 ton per hari, hasil lobi dengan pemerintah provinsi. Namun, kebijakan itu kini dikembalikan ke angka normal, 980 ton per hari, setelah kerusakan alat di TPA. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Darto, mengatakan, “Sekarang kembali ke angka normal karena ada kerusakan alat di sana.”
Sementara itu, volume sampah harian Kota Bandung mencapai 1.500 ton, sedangkan kemampuan pengolahan mandiri baru sekitar 300 ton. Artinya, ada 200 ton sampah yang belum dapat diolah maupun dibuang ke TPA.
Pemkot Bandung menyiapkan skema darurat untuk mengatasi selisih sampah ini. Darto mengatakan, sampah yang tidak terangkut akan dialihkan ke lokasi pengolahan resmi di luar kota, dengan kapasitas maksimal 200 ton per hari. “Yang jelas legal dan resmi,” ujarnya.
Skema darurat ini direncanakan berlangsung tiga bulan, sambil menyiapkan solusi jangka menengah dan panjang, termasuk menambah petugas Gaslah, membangun fasilitas pengolahan sampah sendiri, serta menambah peralatan pengolahan. Targetnya, pada 2026 Kota Bandung bisa mandiri dalam pengelolaan sampah.
Komentar