EJABERITA.CO | Bangkalan – Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) GMNI se-Bangkalan menyampaikan pernyataan sikap terkait melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dinilai menjadi cerminan lemahnya kemandirian ekonomi nasional.
Dalam keterangannya, GMNI se-Bangkalan menegaskan bahwa pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor keuangan, tetapi juga langsung dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya biaya produksi, menurunnya daya beli, hingga potensi bertambahnya angka kemiskinan.
Ketua FEB UTM yang mewakili Komisariat GMNI se-Bangkalan, Yunus Alfaridzy, menyebut kondisi tersebut harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi arah pembangunan ekonomi nasional yang selama ini masih bergantung pada impor, modal asing, dan mekanisme pasar global.
“Pelemahan rupiah menunjukkan bahwa ketahanan ekonomi Indonesia masih lemah karena ketergantungan terhadap impor dan pasar global. Sudah saatnya pemerintah mengembalikan orientasi pembangunan ekonomi kepada prinsip Berdikari sebagaimana yang dicita-citakan Bung Karno,” ujar Yunus, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, konsep ekonomi kerakyatan yang digagas Bung Karno menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Oleh karena itu, negara harus memberikan perhatian lebih besar kepada sektor-sektor produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian rakyat.
Senada dengan itu, Ketua Komisariat Hukum UTM, Rahman Maulana, menegaskan bahwa pemerintah harus menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten agar pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
“Negara harus hadir untuk memastikan pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan ekonomi harus berpihak kepada rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok pemodal besar,” tegas Rahman.
Dalam pernyataan sikapnya, GMNI se-Bangkalan menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah. Di antaranya mendorong penerapan ekonomi Berdikari, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan yang berpihak pada sektor riil, mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya domestik, serta memperkuat perlindungan terhadap petani, nelayan, buruh, koperasi, dan UMKM.
Mereka juga meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola sumber daya alam agar hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, GMNI mendesak penghentian kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan oligarki dan pemodal besar, serta mengembalikan orientasi pembangunan nasional pada cita-cita Trisakti Bung Karno, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
GMNI se-Bangkalan menegaskan bahwa kedaulatan ekonomi nasional hanya dapat diwujudkan melalui penguatan industri dalam negeri, pengelolaan sumber daya alam yang berpihak kepada rakyat, serta pembangunan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan rakyat Indonesia sendiri.(*)
Editor : Arfa
Komentar