BANGKALAN | Aksi protes ratusan mahasiswa yang menyoroti merosotnya kinerja pelayanan publik di Kabupaten Bangkalan berujung ricuh. Demonstrasi yang digelar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan itu sempat diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian lantaran Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, tak kunjung menemui massa.
Aksi yang diikuti mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) tersebut dimulai dari pertigaan lampu merah STKIP Bangkalan, Senin (19/1/2026). Massa berorasi dan membakar ban sebelum bergerak menuju Kantor Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
Mahasiswa menuntut penjelasan langsung dari Bupati terkait anjloknya hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025. Dalam laporan Kementerian PAN-RB melalui Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2026, peringkat Kabupaten Bangkalan turun dari posisi 105 ke 190 secara nasional.
Sesampainya di Kantor Pemkab Bangkalan, massa aksi menunggu kehadiran Bupati. Namun hingga lebih dari satu jam, orang nomor satu di Bangkalan itu tak kunjung muncul. Kekecewaan mahasiswa memuncak ketika upaya mereka mendesak masuk ke halaman kantor dihalau aparat kepolisian.
Aksi saling dorong pun tak terhindarkan. Situasi yang kian memanas membuat polisi menyemprotkan water canon ke arah massa. Semprotan tersebut juga mengenai sejumlah wartawan yang tengah meliput aksi.
Koordinator Lapangan Aksi, Isro’ Mi’roj, menyebut tindakan aparat menyebabkan beberapa mahasiswa mengalami luka ringan serta kerusakan alat peraga.
“Ada kader kami yang terluka akibat saling dorong. Sound system kami juga rusak terkena semprotan water canon,” kata Isro’, Senin (19/1/2026).
Isro’ menilai penurunan drastis indeks pelayanan publik mencerminkan kegagalan kepemimpinan kepala daerah. Ia mendesak Bupati Bangkalan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap birokrasi dan kualitas layanan publik.
“Turunnya peringkat ini bukan sekadar angka. Ini bukti nyata buruknya tata kelola pelayanan publik di Bangkalan,” ujarnya.
Setelah kericuhan terjadi, Bupati Lukman Hakim akhirnya menemui massa. Namun mahasiswa memilih mundur dari halaman kantor dan melanjutkan orasi di pinggir jalan. Bupati menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.
“Tidak ada unsur kesengajaan kami membiarkan mahasiswa menunggu. Sejak pagi kami berada di kantor, tetapi karena massa belum datang, kami masih menerima tamu lain,” kata Lukman.
Ia juga membantah isu bahwa demonstran sengaja dibenturkan dengan aparat keamanan.
“Itu tidak benar. Mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial yang justru kami butuhkan agar birokrasi Bangkalan menjadi lebih baik,” ujar Lukman.
Aksi demonstrasi pun berakhir setelah dialog singkat antara Bupati dan perwakilan mahasiswa, meski kekecewaan terhadap kualitas pelayanan publik di Bangkalan masih mengemuka.
Komentar