Drainase dan Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Utama Musrenbang Kecamatan Arosbaya
BANGKALAN | Kecamatan Arosbaya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Arosbaya, Senin (2/2/2026).
Musrenbang ini dihadiri oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bangkalan, jajaran Muspika Kecamatan Arosbaya, serta sejumlah anggota DPRD Bangkalan dari Daerah Pemilihan (Dapil) I, di antaranya Agus Suwito, Moh. Saad Asy’ari, dan Mahmudi. Turut hadir pula tokoh agama serta seluruh kepala desa se-Kecamatan Arosbaya.
Camat Arosbaya, Dedeng Suprapto, menyampaikan bahwa dari hasil rekapitulasi usulan desa, masih terdapat beberapa usulan yang harus dikembalikan untuk dilakukan perbaikan administrasi.
“Total ada 31 usulan desa yang masuk. Namun, beberapa harus dikembalikan karena kelengkapan berkasnya belum terpenuhi,” jelas Dedeng, Senin (2/2).
Ia menambahkan, sebelum pelaksanaan Musrenbang kecamatan, pihaknya telah melakukan monitoring ke seluruh desa guna memastikan usulan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas wilayah.
“Pasca Musrenbang ini masih ada waktu sekitar tiga hari untuk melakukan revisi. Kami berharap usulan prioritas yang diajukan dapat segera dilengkapi agar bisa diterima dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Bangkalan dari Fraksi Hanura, Mahmudi, menegaskan bahwa persoalan drainase menjadi prioritas utama mengingat Kecamatan Arosbaya kerap mengalami banjir setiap tahun.
“Perbaikan dan pembangunan drainase harus menjadi perhatian serius, karena ini menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tegasnya.
Selain drainase, Mahmudi juga menyebut ketahanan pangan sebagai program prioritas yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat, meliputi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Mahmud juga menegaskan, dalam sistem perencanaan pembangunan, tidak ada istilah usulan ditolak. Namun, pemerintah bekerja berdasarkan skala prioritas dan keterbatasan anggaran.
Setiap desa mungkin mengajukan beberapa usulan (misalnya 2 hingga 4 program). Namun, dari sekian banyak usulan tersebut, seringkali hanya satu yang diambil sebagai prioritas utama.
“Pemerintah daerah diharapkan mampu bersinergi dengan masyarakat, agar seluruh program prioritas dapat berjalan optimal dan pembangunan di Kabupaten Bangkalan bisa dirasakan secara merata,” pungkasnya. (*)
