EJABERITA.CO | BANGKALAN – Tokoh agama Bangkalan, pengasuh Ponpes Mambaus Salam, KH Imron Fattah, melontarkan peringatan keras kepada pemerintah agar segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Desakan itu disampaikan menyusul adanya laporan dugaan menu tak layak hingga indikasi pemotongan anggaran selama pelaksanaan MBG di bulan Ramadan. Jika benar terjadi, menurutnya, praktik tersebut bukan sekadar pelanggaran teknis, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap amanat negara.
“Cek dan sidak ke SPPG yang bermain-main dalam program MBG,” tegas KH Imron, Senin (2/3/2026).
Ia mengakui kebijakan pemerintah mempertahankan MBG saat Ramadan patut diapresiasi karena menyangkut kebutuhan gizi anak-anak. Namun, ia mengingatkan, program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu bisa kehilangan legitimasi publik jika di tingkat pelaksana justru dijadikan ladang keuntungan pribadi.
“MBG ini program baik. Tujuannya meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tapi kalau di lapangan disunat atau menunya tidak layak, itu pengkhianatan terhadap amanat,” ujarnya.
KH Imron menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada laporan administratif di atas meja. Pemerintah diminta turun langsung ke dapur dan titik distribusi untuk memeriksa kualitas bahan baku, standar kebersihan, porsi makanan, hingga ketepatan penyaluran.
Menurutnya, Ramadan justru menjadi fase rawan penyimpangan. Skema distribusi yang bisa dirapel berpotensi dimanfaatkan oknum untuk mengurangi kualitas atau kuantitas bantuan tanpa terdeteksi cepat.
“Momentum Ramadan pengawasannya harus diperketat. Jangan sampai MBG disalurkan seenaknya karena bisa dirapel,” katanya.
Ia bahkan melontarkan ultimatum. Jika ditemukan praktik tak wajar, pihaknya siap membuka data ke publik. KH Imron mengaku mengetahui sejumlah SPPG yang dinilai tidak menjalankan standar sebagaimana mestinya.
“Kalau tidak serius akan kami bongkar datanya. Kami tahu SPPG mana saja yang tidak benar. Jangan menipu Presiden melalui program MBG,” tandasnya.
Bagi KH Imron, kritik keras ini bukan untuk menjatuhkan program, melainkan menyelamatkan marwahnya. Ia menegaskan, MBG tidak boleh berubah menjadi bancakan anggaran berkedok pelayanan gizi. Jika pengawasan longgar, yang dikorbankan bukan hanya keuangan negara, tetapi juga hak anak-anak penerima manfaat.(*)
Komentar