SURABAYA | Pemerintah Kota Surabaya menguji coba sistem parkir digital menjelang penerapannya secara penuh pada 2026. Uji coba tersebut dilakukan bersamaan dengan jajak pendapat warga untuk menentukan metode pembayaran parkir yang akan diberlakukan secara resmi.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, selama masa uji coba masyarakat diberi pilihan empat metode pembayaran parkir, yakni parkir berlangganan, uang tunai, QRIS, dan uang elektronik. Hasil polling akan menjadi dasar kebijakan pemerintah kota.
“Nanti saya siapkan parkir berlangganan, ada e-toll, ada QRIS, dan dalam jangka waktu uji cobanya kita juga menggunakan uang tunai,” kata Eri, Kamis, 18 Desember 2025.
Polling dan uji coba akan dilakukan secara bersamaan dengan melibatkan restoran dan rumah makan di Surabaya. Pemkot menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan teknis, termasuk penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai media jajak pendapat.
Menurut Eri, hasil polling akan diumumkan ke publik. Metode pembayaran yang paling banyak dipilih warga akan diterapkan sebagai sistem parkir resmi Surabaya mulai 2026. “Kalau mayoritas warga meminta non-tunai, ya itu yang kita jalankan,” ujarnya.
Kebijakan ini diambil di tengah penertiban juru parkir liar yang digencarkan Pemkot Surabaya bersama Polrestabes Surabaya. Dalam dua pekan terakhir, sebanyak 112 jukir liar diamankan, sebagian besar beroperasi di lokasi usaha yang masuk objek pajak parkir.
Eri menyebut penertiban dilakukan untuk menjaga transparansi pengelolaan parkir serta mencegah konflik antara pemilik lahan dan pengelola parkir. Ia juga meminta pemilik usaha melapor apabila menemukan jukir tidak resmi atau pungutan yang tidak sesuai ketentuan.
“Kalau tidak sesuai tarif dan tidak pakai atribut, konsumen terganggu. Kalau dilaporkan, pasti ditindak,” kata Eri.
Uji coba dan polling ini, menurut Eri, dimaksudkan untuk melibatkan warga dalam penentuan kebijakan kota sekaligus menekan potensi konflik perparkiran yang selama ini kerap terjadi.
Komentar