SAMPANG | Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menyoroti pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat tahun 2025 senilai Rp33,6 miliar. DPRD mengingatkan agar kualitas pembangunan tidak dikorbankan dalam pelaksanaannya.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 37 lembaga pendidikan di Kabupaten Sampang menjadi sasaran program tersebut. Rinciannya terdiri atas empat lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 14 Sekolah Dasar (SD), 12 Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tujuh Sekolah Menengah Atas (SMA).
Program revitalisasi meliputi rehabilitasi ruang kelas, perbaikan perpustakaan, pembangunan Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perbaikan toilet dan sanitasi, hingga penyediaan area bermain serta fasilitas penunjang lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menegaskan seluruh pelaksana proyek harus bekerja sesuai ketentuan dan mengutamakan mutu bangunan. Menurutnya, pembangunan sarana pendidikan tidak boleh dikerjakan asal jadi.
“Jangan sampai usia bangunan hanya bertahan dalam hitungan bulan, karena fasilitas ini akan digunakan oleh anak cucu kita,” kata Mahfud, Senin (15/12/2025).
Ia menyatakan Komisi IV DPRD Sampang akan melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan pembangunan di lembaga pendidikan penerima program. Mahfud juga mengingatkan bahwa pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral.
“Meskipun selamat dari pantauan Aparat Penegak Hukum (APH), tapi tidak dengan pantauan Tuhan Yang Maha Esa,” ujarnya.
Mahfud menekankan pentingnya peran pengawas lapangan untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan pihak kontraktor. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, pengawas diminta bertindak tegas dan tidak melakukan pembiaran.
“Peran pengawas sangat penting karena mereka dibayar untuk memastikan kualitas pekerjaan. Tidak mungkin dinas datang setiap hari ke lokasi, karena sudah ada pengawas,” tandasnya.
Komentar