EJABERITA.CO | BANGKALAN – Memasuki satu tahun kepemimpinan Lukman Hakim dan Fauzan Jakfar, kritik keras datang dari tokoh masyarakat sekaligus pegiat anti-korupsi Jawa Timur, Mathur Husyairi.
Ia menilai hingga kini belum terlihat langkah strategis yang benar-benar menyentuh sektor pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat Bangkalan.
Menurut Mathur, sektor pendidikan justru menunjukkan arah kebijakan yang belum matang. Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas dinilai belum melalui kajian komprehensif, bahkan berpotensi mematikan sekolah-sekolah yang sudah lama berdiri, khususnya di wilayah Geger.
“Di satu sisi ingin memajukan pendidikan, tapi di sisi lain kebijakan itu bisa melemahkan sekolah yang sudah eksis. Ini seperti dua sisi mata pisau. Kalau tidak dikaji matang, justru merugikan sistem pendidikan yang sudah berjalan,” tegasnya, Senin (23/2/2026).
Ia juga menyinggung persiapan awal Sekolah Rakyat yang sempat ditempatkan di Balai Diklat Bangkalan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah siswa memilih kembali pulang karena merasa tidak nyaman.
“Kalau di pusat kota saja tidak betah, bagaimana nanti ketika dipindah ke wilayah yang fasilitas pendukungnya belum maksimal? Ini harus jadi bahan evaluasi serius,” ujarnya.
Di sektor kesehatan, mantan anggota DPRD Jatim ini mempertanyakan sejauh mana pembenahan dilakukan selama satu tahun terakhir. Mulai dari pelayanan rumah sakit daerah, ketersediaan tenaga medis, hingga optimalisasi puskesmas dan posyandu di tingkat desa.
“Pelayanan kesehatan itu bukan sekadar bangunan fisik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kualitas layanan, kecepatan penanganan, dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Kalau itu belum dirasakan, berarti ada yang belum beres,” katanya.
Ia menegaskan, pendidikan dan kesehatan seharusnya menjadi prioritas utama dalam kebijakan dan penganggaran daerah. Terlebih, APBD 2026 menjadi momentum pertama yang sepenuhnya mencerminkan visi dan program pasangan Lukman–Fauzan.
“Ukurnya jelas. Masukkan program prioritas ke dalam APBD secara konkret. Jangan hanya retorika kampanye. Rakyat menilai dari hasil, bukan dari slogan,” tandas Mathur.
Menurutnya, satu tahun adalah waktu yang cukup untuk menunjukkan arah kebijakan. Jika sektor pendidikan masih tersendat dan layanan kesehatan masih tertatih, maka wajar publik mempertanyakan efektivitas kepemimpinan yang sedang berjalan.
Kini, memasuki tahun kedua pemerintahan, publik Bangkalan menunggu pembuktian: apakah kritik ini akan dijawab dengan pembenahan nyata, atau justru menjadi akumulasi kekecewaan yang semakin menguat.(*)
Komentar