BANGKALAN | Pemerintah Kabupaten Bangkalan menyiapkan langkah baru untuk memperluas akses pendidikan tinggi melalui program Satu Desa Satu Sarjana. Program ini dirancang sebagai instrumen pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak desa dan ditargetkan mulai berjalan pada 2026, seiring dengan penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan kebijakan tersebut masih dalam tahap penggodokan, baik dari sisi regulasi maupun teknis pelaksanaan. Namun arah kebijakan sudah ditetapkan, yakni menyasar generasi muda desa yang berprestasi serta mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Itu memang masih dalam proses pengkodokan, akan tetapi nanti kita akan tetap membuatkan untuk menyisir adik-adik kita yang ada di masing-masing desa. Yang berprestasi, yang kurang mampu, dan sebagainya,” ujar Lukman, Senin (23/12/2025).
Pemkab Bangkalan akan melibatkan kepala desa dalam proses penjaringan calon penerima manfaat. Kepala desa diberi ruang untuk memberikan rekomendasi, yang kemudian akan diverifikasi oleh pemerintah daerah agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
Menurut Lukman, program ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp650 juta dari APBD untuk mendukung pelaksanaan awal program tersebut pada 2026. Dengan sasaran 189 desa, pemerintah menargetkan sekitar 70 persen desa dapat terjangkau pada tahap pertama.
“Ini sudah dalam rangka pemerataan. Rencananya direalisasikan 2026, sudah kita anggarkan,” tegasnya.
Ke depan, Pemkab Bangkalan membuka peluang perluasan program, termasuk untuk jenjang pendidikan S2, apabila kondisi fiskal daerah memungkinkan. Selain mengandalkan APBD, pemerintah daerah juga berupaya membangun skema pembiayaan alternatif dengan melibatkan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor swasta, hingga program beasiswa dari pemerintah pusat.
“Tapi mudah-mudahan dengan skema yang lain, mungkin nanti melibatkan Baznas, korporasi, atau pihak swasta. Dan juga melibatkan program-program Dikti, Kementerian Pendidikan, yang bisa kita akses melalui kebijakan pusat,” kata Lukman.
Program Satu Desa Satu Sarjana akan dijalankan melalui kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi. Universitas Trunojoyo Madura (UTM) diproyeksikan menjadi mitra utama, disusul sejumlah kampus lain seperti Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).
“Ada beberapa yang sudah kita MOU. Nanti juga ada kerja sama khusus sesuai kebutuhan, misalnya bidang teknik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Moh. Ya’kub, menjelaskan bahwa pada tahap awal skema beasiswa akan menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditanggung pemerintah daerah selama satu tahun. Skema tersebut dipilih karena adanya penyesuaian postur anggaran pada 2026, sekaligus memberi ruang fleksibilitas pembiayaan sesuai karakter masing-masing perguruan tinggi.
“Karena UKT masing-masing universitas beda-beda. Kalau UKT minta sekian, ya bisa berkurang atau bertambah. Nanti kalau ada bantuan lain, misalnya dari pusat, maka bantuan dari kita bisa lebih kecil,” kata Ya’kub.
Melalui program ini, Pemkab Bangkalan berharap dapat membuka jalan lebih luas bagi anak-anak desa untuk mengenyam pendidikan tinggi, sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan antara wilayah pedesaan dan perkotaan.
Komentar