EJABERITA.CO | BANGKALAN – Di saat harga cabai rawit meroket dan dikeluhkan warga, Gerakan Pasar Murah yang digelar Pemkab Bangkalan di depan Pendopo Agung justru tak menyediakan komoditas tersebut. Program yang diklaim untuk menekan lonjakan harga jelang Ramadhan itu dinilai tak menyentuh kebutuhan paling mendesak masyarakat.
Pantauan di lokasi, pasar murah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan melibatkan Dinas Peternakan tersebut terlihat lengang. Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, daging ayam, dan daging sapi tersedia. Namun cabai rawit, cabai merah, dan tomat—yang sedang melonjak tajam—tidak tampak dijual.
Kondisi ini langsung menuai kritik dari pengunjung.
“Cabai itu kebutuhan dapur utama. Harganya lagi tinggi, tapi di pasar murah malah tidak ada. Ini terkesan setengah-setengah,” ujar Rosadi, Jumat (20/02/2026).
Program Pengendali Harga, Tapi Komoditas Kritis Absen
Gerakan pasar murah dijadwalkan digelar lima kali sebelum dan selama Ramadhan sebagai upaya mengantisipasi kenaikan harga saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Namun tanpa komoditas strategis seperti cabai, efektivitas program tersebut dipertanyakan.
Alih-alih menjadi solusi, pasar murah justru dinilai gagal membaca prioritas kebutuhan warga.
Sepinya pengunjung pun menjadi sinyal bahwa daya tarik pasar murah melemah ketika komoditas yang diburu masyarakat tidak tersedia.
Alasan Koordinasi, Publik Tuntut Solusi
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdakab Bangkalan, Qory Yuniastuti, menyebut pihaknya telah mengundang distributor untuk berpartisipasi, namun mengalami kendala komunikasi.
“Akan kami evaluasi. Tadi ada tujuh distributor, dan memang cukup sulit menghubungi sebagian pihak,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa memaksa distributor untuk ikut serta, meskipun pasar murah merupakan keinginan Bupati Bangkalan.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Peternakan Bangkalan, Eti Nandari, menegaskan bahwa cabai bukan ranah instansinya.
“Kami Dinas Peternakan hanya menangani daging dan olahannya. Cabai itu di bawah Dinas Pertanian,” katanya singkat.
Pernyataan tersebut justru menguatkan kesan lemahnya koordinasi lintas OPD dalam program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah lonjakan harga cabai yang membebani dapur rumah tangga, publik menunggu langkah konkret, bukan sekadar pembagian kewenangan. Jika pasar murah tak mampu menghadirkan komoditas paling krusial, maka wajar bila masyarakat mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam mengendalikan harga jelang Ramadhan.(*)
Komentar