Jilid Kedua di Ujung Tanduk: DPRD dan Pengamat Ultimatum Pemkab Bangkalan Benahi Pasar Murah
EJABERITA.CO | BANGKALAN — Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah jilid kedua yang dijadwalkan Jumat (27/2/2026) menjadi pertaruhan serius bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setelah edisi perdana pada 20 Februari lalu menuai sorotan tajam, DPRD dan pemerhati kebijakan publik mendesak evaluasi total agar program tidak kembali berujung antiklimaks.
Agenda sebelumnya yang digelar di kawasan Pendopo Agung justru memantik kekecewaan warga. Sejumlah komoditas strategis yang tengah melonjak, seperti cabai rawit dan gula pasir, tidak tersedia. Ironisnya, pengunjung pun terpantau sepi. Situasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan misi utama pasar murah: menekan harga dan memperkuat daya beli masyarakat kecil.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bangkalan, Samsol Arif Marla, menegaskan agar kegagalan pertama tidak terulang.
“Jangan sampai kesalahan pasar murah yang pertama terulang kembali. Ini program untuk rakyat, jadi harus benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Politikus Partai Gelora itu menilai pasar murah tidak boleh sekadar menjadi agenda rutin tanpa dampak nyata. Ia menekankan, intervensi pemerintah harus tepat sasaran dengan memastikan komoditas yang sedang mahal benar-benar tersedia dan dijual dengan selisih harga yang signifikan.
“Kalau bahan pokok yang paling dibutuhkan justru tidak ada, lalu apa fungsi intervensinya? Pemerintah harus memastikan harga lebih rendah dan selisihnya terasa bagi masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pemetaan kebutuhan, distribusi pasokan, hingga pengawasan di lapangan.
“Jangan setengah-setengah. Program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat,” tandasnya.
Kritik lebih keras datang dari pemerhati kebijakan publik Jawa Timur, Ahmad Annur. Ia menilai kegagalan pasar murah pertama mencerminkan lemahnya basis data dan minimnya perencanaan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
“Program seperti ini harus berbasis data harga dan kebutuhan riil. Kalau komoditas yang sedang melonjak tidak disiapkan, itu berarti perencanaannya tidak matang,” ujarnya.
Ahmad menegaskan, pasar murah bukan panggung seremonial untuk memoles citra kinerja pemerintah. Esensinya adalah intervensi pasar yang terukur dan efektif.
“Kalau pengunjung sepi dan barang penting tidak tersedia, maka tujuan kebijakannya gagal. Bahkan jika harus mengerahkan aparatur agar terlihat ramai, itu tanda konsepnya bermasalah,” kritiknya.
Ia juga mendesak transparansi menyeluruh, mulai dari asal pasokan barang, mekanisme distribusi, hingga perbandingan harga dengan pasar umum.
“Publik berhak tahu seberapa besar efektivitas program ini dalam menekan harga. Tanpa transparansi, kepercayaan masyarakat akan tergerus,” pungkasnya.
Kini, Gerakan Pangan Murah jilid kedua bukan lagi sekadar agenda rutin. Ia menjadi ujian kredibilitas bagi Pemkab Bangkalan: apakah siap berbenah dan menghadirkan solusi nyata, atau kembali menuai kritik karena gagal membaca kebutuhan rakyat.(*)
